NUNUKAN, lensanunukan.com – Wakil Bupati Nunukan Hermanus S Sos menyampaikan jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi fraksi DPRD Kabupaten Nunukan terhadap nota pengantar atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Nunukan tahun 2025-2029 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nunukan yang diselenggarakan di Kantor DPRD Kabupaten Nunukan, Rabu(23/7/2025).
Paripurna dipimpin langsung oleh ketua DPRD kabupaten nunukan Hj.Leppa SE dan dengan didampingi Wakil Ketua Hj. Andi Mariyati
Sebelum membacakan nota pengantar atas rancangan peraturan daerah Wakil Bupati Nunukan memberikan apresiasi setinggi tingginya kepada seluruh fraksi dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten nunukan,atas pandangan dan masukan yang disampaikan terhadap nota pengantar atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029.
Hermanus menyampaikan bahwa dalam pandangan fraksi partai Hanura memberikan masukan terkait sumber daya manusia harus dilaksanakan dengan efektif dan tepat sasaran. Masukan ini sesuai dengan misi satu yang dituangkan dalam RPJMD yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berkarakter. Pada periode RPJMD ini peningkatan SDM didukung dengan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat hal ini juga mendorong untuk peningkatan indeks pembangunan manusia kabupaten nunukan.
Menanggapi masukan agar membenahi pelayanan umum dijelaskan pada misi ke 3 RPJMD yaitu penguatan. Tata kelola pemerintahan yang transparan, melayani, cepat dan tuntas. Dalam misi tersebut menekankan berbagai aspek termasuk perwujudan layanan publik yang prima, yang akan bermuara pada digitalisasi pemerintah.
Menjawab terkait prioritas pembangunan daerah yang telah disesuaikan melalui 17 arah baru, pada prinsipnya pemerintah daerah kabupaten Nunukan berkomitmen menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan pembangunan nasional, provinsi dan berkarakteristik daerah.
Pelayanan air bersih merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang merupakan standar pelayanan minimal yang menyangkut hajat hidup masyarakat yang menjadi prioritas dalam 17 arah perubahan yaitu memastikan ketersediaan air bersih di seluruh wilayah di kabupaten Nunukan.
“Menanggapi bahwa penganggaran pembangunan daerah harus realistis dan sesuai dengan prioritas pembangunan, kami pemerintah daerah mengacu pada konsep Money Follow Program artinya program-program yang memberikan dampak peningkatan pembangunan harus diprioritaskan penganggarannya”, tambahnya.
Selanjutnya menjawab pandangan terakhir dari fraksi partai Hanura agar pembangunan daerah efektif dan efisien harus dilakukan, didahului dengan perencanaan yang berdasarkan monitoring dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan dokumen perencanaan tahun – tahun sebelumnya. Selain itu upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat agar berperan aktif dalam pembangunan daerah.
Berikutnya jawaban dan penjelasan atas pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) dan ketergantungan kepada dana transfer pemerintah daerah perlu mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa membebani masyarakat.
“Kami pemerintah daerah menerima masukannya guna peningkatan PAD dalam mengoptimalkan kinerja pendapatan daerah sesuai kewenangan daerah”, lanjutnya.
Lebih lanjut menanggapi permasalahan ketimpangan antar wilayah dan akses layanan dasar merupakan substansi dari misi keempat RPJMD yaitu percepatan dan penuntasan pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan merata.
Pemerintah daerah berkomitmen bersama seluruh stake holder untuk meminimalisir aktivitas ilegal diperbatasan Seperti penyeludupan barang ilegal, perdagangan manusia bekerja sama dengan instansi berwenang yang ada di daerah.
Terhadap rekomendasi fraksi PKS untuk memastikan bahwa 17 arah baru perubahan yang dirumuskan termuat dalam program dan indikator yang konkrit telah dituangkan di dalam dokumen perencanaan ini dalam program prioritas pembangunan daerah yang telah di tentukan target dan indikator kinerjanya.
Terhadap rekomendasi ke 2 yaitu memprioritaskan penyelesaian masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial serta sarana dan prasarana jalan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat telah terakomodir didalam visi dan misi RPJMD kabupaten nunukan tahun 2025-2029.
Selanjutnya jawaban dan penjelasan atas pandangan umum fraksi Demokrat atas masukan dan catatan yang komprehensif dan sistematis yang menyoroti tentang pemerataan pembangunan yang berkeadilan, peningkatan nilai indeks pembangunan manusia, pemanfaatan produk unggulan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan moratorium DOB.
Saran dan masukan yang disampaikan tersebut akan menjadi catatan prioritas pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan daerah ini dan juga menjadi pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.
Dalam dokumen RPJMD ini visi, misi strategis dan arah kebijakan serta program prioritas 17 arah baru menuju perubahan telah dituangkan dalam misi satu yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berkarakter dengan strategi peningkatan layanan pendidikan yang inklusif dan berkualitas serta pemerataan jaringan IT sebagai penunjang proses pembelajaran.
Salah satu arah kebijakan yang dituangkan didalam dokumen ini adalah pembangunan dasar penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk wilayah perbatasan dan terpencil dengan mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK, penyediaan asrama siswa dan guru dan penguatan sekolah terbuka.
Dukungan beasiswa yang menjadi program unggulan dan telah dilakukan perjanjian kerjasama dengan perguruan tinggi negeri seperti UNHAS dan Univeritas Borneo.
Semua itu menjadi upaya pemerintah daerah untum menghadirkan pendidikan yang merata dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat kabupaten nunukan.
“Hal ini memperkuat 17 arah baru menuju perubahan yang setiap tahunnya akan kami implementasikan untuk menjawab pendidikan yang inklusif yang secara langsung dapat berdampak pada peningkatan indeks pembangunan manusia di kabupaten Nunukan” ungkap lebih lanjut.
Pemerintah juga terus mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Nunukan,
Dan berdasarkan hasil analisis tipologi klassen bahwa untuk memgetahui gambaran tentang pola struktur pertumbuhan sektoral daerah, analisis ini mendasarkan pengelompokan. Suatu sektor dengan melihat pertumbuhan. Dan kontribusi sektor terhadap tot PDRB kabupaten Nunukan, dari 17 lapangan usaha yang membentuk PDRB kabupaten Nunukan maka lapangan usaha yang terus ditingkatkan produktivitasnya serta berada pada sektor prima yakni lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perkebunan
Sektor tersebut juga akan berdampak pada sektor – sektor lainnya seperti industri pengolahan yang merupakan sektor potensial, sektor perdagangan, konstruksi, akomodasi makan dan minum, jasa lainnya yang merupakan sektor berkembang.
Kegiatan ekonomi masyarakat juga diarahkan untum meningkatkan pertumbuhan melalui penguatan. UMKM dan koperasi desa merah putih, fasilitasi yang dilakukan pemerintah saat ini baik itu penataan dan dukungan bagi pelaku UMKM menjadi bagian dari 17 arah baru menuju perubahan serta menjadi sasaran kinerja RPJMD yakni meningkatkan daya saing UMKM dengan indikator presentase UMKM naik level.
Hal tersebut sejalan dengan misi kedua yakni peningkatan. Dan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal.
Selanjutnya penyampaian jawaban dan penjelasan atas pandangan umum fraksi partai Nasdem yang berkaitan dengan kesenjangan pembangunan di wilayah 3T. “Kami sampaikan bahwa isu tersebut telah menjadi isu strategis dalam dokumen RPJMD”, tambahnya.
Berangkat dari isi tersebut kemudian dituangkan dalam visi, misi, strategi pembangunan, arah kebijakan dan program prioritas RPJMD kabupaten Nunukan tahun 2025-2029.
Pemerintah kabupaten Nunukan tetap berkomitmen melakukan peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan pelayanan dasar melalui misi satu yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas,sehat dan berkarakter. Yang di implementasikan dalam 17 arah baru menuju perubahan.
Dalam beberapa tahu terakhir pemerintah kabupaten Nunukan melalui Badan Pendapatan Daerah melaksanakan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah baik berupa pajak daerah maupun retribusi daerah guna mempercepat peningkatan pendapatan asli daerah.
Terkait kondisi infrastruktur dan konektivitas antar wilayah yang belum memadai sehingga berdampak pada mobilitas ekonomi dan layanan dasar, disampaikan pemerintah kabupaten Nunukan berkomitmen melalui misi 4 yaitu percepatan dan penuntasan pembangunan Infrastruktur dasar yang adil dan merata dan misi 2 yaitu peningkatan dan percepatan. Pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal.
Selanjutnya jawaban dan penjelasan atas pandangan umum fraksi partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu berkaitan dengan 12 poin catatan dan masukan dari fraksi partai PDIP.
” Kami sampaikan bahwa secara jelas telah dituangkan dalam 17 arah baru menuju perubahan yang menjadi prioritas pembangunan kami dalam kurun waktu 5 tahun kedepan yang nantinya akan lebih rinci pelaksanaannya pada penyusunan dokumen RKPD setiap tahun.
“Terkait dengan PLBN yang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di kabupaten Nunukan, bahwa untuk PLBN Sebatik sudah disampaikan ke pemerintah pusat untuk pembukaan jalur Sebatik-Tawau, dan pihak Malaysia masih akan mengkaji, dan pemerintah pusat tetap akan mengusahakan untuk pembukaan PLBN sebatik untuk jalur dari dan ke Tawau”, ujar Hermanus.
Dikatakan hal tersebut menjadi prioritas pemerintah pusat dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi perbatasan.
Untuk PLBN Labang saat ini telah beroperasi berdasarkan tabulasi data pelintas batas negara melalui pos lintas batas negara (PLBN).
Badan nasional pengelola perbatasan Republik Indonesia periode 1 desember 2024 sampai 30 juni 2025 mencatat aktivitas WNI dan WNA yang berangkat dan datang sebanyak 12.235 orang, hal ini menandakan aktivitas ekonomi masyarakat di kedua negara telah berjalan sehingga memacu geliat pertumbuhan. ekonomi di perbatasan .
Selanjutnya jawaban dan penjelasan. Atas pandangan umum fraksi Partai Karya Kebangkitan Nasional berkaitan dengan 6 poin catatan dan masukan, pemerintah kabupaten Nunukan berkomitmen bahwa visi misi yang merupakan janji politik telah dituangkan dalam 17 arah baru perubahan program prioritas yang akan dituntaskan selama periode jabatan.
Selanjutnya jawaban dan penjelasan atas pandangan umum fraksi
Gerindra terkait dengan tantangan yang krusial di dalam pembangunan daerah kedepan, pemerintah terus berupaya untuk mendorong akselerasi pembangunan daerah dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah yang masih tinggi terutama pada wilayah dataran Kalimantan dan dataran tinggi Krayan yang dituangkan di dalam dokumen RPJMD ini melalui misi empat.
Pemerintah daerah terus mendorong agar kualitas sumber daya manusia terus meningkat untuk mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia di kabupaten nunukan.
Terkait kondisi infrastruktur dan konektivitas antar wilayah yang belum memadai,sehingga berdampak pada mobilitas, ekonomi,dan layanan dasar.
“Pemerintah kabupaten Nunukan berkomitmen melalui misi empat yaitu percepatan dan penuntasan pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan merata dan misi 2 yaitu peningkatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis sumber daya lokal”, Tutup Hermanus. (adv)
