Oleh: Suriadi
(Sekretaris GP.Ansor Nunukan/Mahasiswa Doktoral Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto)
Belakangan, jagat maya dihebohkan dengan ungkapan viral “tidak perlu gaji yang penting KORPRI”. Tak kepalang, scroll sedikit, ungkapan yang dilontarkan Mama Lala itu muncul lagi. Ia memicu perbincangan, tanggapan netizen beragam. Sebagian berkomentar bijak, sebagian lagi-dengan sikap yang menuduh dan menyesalkan.
Kalimat yang keluar dari mulut Mama Lala sebetulnya sederhana. Terlalu sederhana. Tetapi tidak sesederhana orang menanggapi. Publik terbagi. Ramai dan komplet bila dilihat dari jendela media sosial. Fenomena “yang penting KORPRI” melahirkan viral discourse, bukan lagi soal videonya tetapi pada percakapan kolektif yang lahir setelah video itu beredar.
Dalam Ilmu Logika, ada yang namanya Fuzzy Logic – muncul dari ilmu matematika yang menaruh perhatian pada interval angka prima dari nol ke satu, satu ke dua dan seterusnya. Yang melihat bahwa di antara angka ini ada kemungkinan yang tidak terbatas. Perjalanan dari nol ke satu adalah perjalanan tak terhingga, sekaligus juga sangat pendek. Di situlah terletak ruang possibiltas, ruang kemungkinan.
Saya menyebutnya sebagai ruang “jeda sosial”. Ruang kita merenungi, merefleksi, mereview, asumsi-asumi atau anggapan-anggapan yang kita jumpai dalam ruang perjumpaan kita. Dan dalam rangka mendorong pendewasaan, kita sangat membutuhkan banyak sekali ruang-ruang jeda, bukan untuk menunda kebenaran, tapi untuk memberi kepastian kepada diri kita sendiri sebelum kita menetapkan: ini sedikit benar, sedikit salah, banyak salah, salah atau benar
Ketika seorang perempuan berseragam negara berucap “tidak perlu gaji yang penting KORPRI”, publik buru-buru menertawakannya. Sebagian marah, mengejek, separuh lagi merasa kasihan. Sepertinya, respon publik sedang terjebak karena melihat permukaannya saja, seolah kalimat itu adalah soal gaji yang diremehkan atau logika yang keliru.
Padahal, nafas kalimat itu bukan sedang berbicara tentang uang. Sebetulnya, ia sedang berbicara mengenai harga diri yang telah lama ditunda. Bayangkan, jikalau kita kerja dalam waktu yang telah lama, akan tetapi statusnya hanya sementara, menunggu dan belum jelas. Pada posisi itu, simbol dapat menjelma harapan. Simbol kemudian dipercaya membawa janji yang bisa mengubah keadaan. Kita membayar mahal hanya untuk mendapati hidup yang bangga atas label.
Akibatnya, seragam tidak lagi dilihat kain, melainkan jalan keluar dari ketidakberadaan. Terjadi pergeseran dari invisibility menuju visibility, dari dianggap pembantu kerja, menjadi orang dalam sistem.
“Tak perlu gaji yang KORPRI”, sebetulnya ungkapan ini dimuntahkan Mama Lala sebagai wujud perayaan diri. Kita musti maklum pula, karena setelah bertahun-tahun memilih bertahan dalam ketidakpastian, akhirnya keberadaan mereka dianggap ada. Perayaan semacam ini sepenuhnya manusiawi, apalagi jika di latar belakangi oleh kondisi struktural yang timpang.
Hanya saja, dari sini pula problem bisa bermula. Perayaaan acapkali selalu mengandung potensi lupa daratan. Lupa pada harga yang sudah dibayar, lupa pada posisi tawar, dan lupa pada pertanyaan yang lebih pokok: setelah kita diakui, lalu apa?.
Sebab itu, kita tidak boleh berhenti pada ritual perayaan. Karena status PPPK paruh waktu – seperti KORPRI bagi honorer – bisa dibajak pergi pada dua hal sekaligus. Pertama, jembatan. Kedua, jebakan. Ia boleh saja dipandang kenaikan, akan tetapi menyimpan pula kemungkinan bahwa ini hanya kemasan bagi mekanisme lama yang diulang. Artinya, pengakuan diakui hadir, tetapi ketimpangan tetap bertahan. Status mungkin berubah, namun relasi kuasa nyaris tak bergeser.
Motif kalimat Mama Lala, bisa juga kita eja sebagai penggadaian diam-diam. Antara subjek yang terlalu lemah atau karena sistem yang terlalu lihai mengelola harapan. Pengakuan diberikan hanya untuk meredam tuntutan, namun tidak berdaya mengubah struktur secara substansial. Mereka boleh saja tidak lagi disebut honorer, tapi bagaimana jika mereka tetap hidup dalam keterbatasan. Mereka sama saja seperti udara yang menguap, tidak sepenuhnya di luar sistem, tetapi tidak juga sungguh-sungguh juga ada di dalamnya.
Jadi, kalau ingin melihat ini sebagai masalah. Jangan pada mereka yang merayakan. Tapi lacak sistem yang menghegemoni perayaan ini menjadi begitu mahal. Kalau bertahun-tahun kerja keras hanya berbuah seragam dan status parsial, maka yang patut dipertanyakan bukan mentalitas pekerjanya, melainkan di mana letak etos keadilan negara.
Bukannya kita tidak boleh bersyukur. Namun, pertanyaan mesti mendahului sebelum syukur itu di langitkan. Apakah PPPK paruh waktu benar-benar menjadi akhir dari penantian, atau hanya bentuk lain dari penundaan yang dilegalkan?
Saya ingat, kisah teman yang kerapkali diprank. Ia pernah dikasih kotak kado. Betapa gembiranya ia. Namun pas dibuka, isinya hanya kertas kosong bertuliskan “anda kurang beruntung”. Semenjak itu, setiap kali menerima kotak kado lagi, ia selalu memeriksanya terlebih dahulu sebelum merayakannya.
Sama halnya, jika pengakuan hanya berhenti pada simbol, maka yang dirayakan hari ini bisa saja menjelma penyesalan di esok hari. Dan di situlah tragedi birokrasi bekerja dengan sangat halus: membuat orang merasa naik, padahal hanya berpindah ruang dalam keterbatasan yang sama. Dan sampai tulisan ini saya selesaikan, saya mengundang kita semua untuk bertanya: bagaimana bisa perayaan itu berjalan, di atas regulasi yang masih menggantung kesejahteraan.
