Oleh: Suriadi
(Mahasiswa Program Doktor Universitas KH Abdul Chalim Mojokerto)
Beberapa hari terakhir, linimasa kita gaduh lagi. Publik geger. Kali ini sasarannya adalah Dwi Sasetyaningtyas (DS). Video pendeknya yang bilang “cukup saya yang jadi WNI, anak saya jangan” mendadak jadi sumbu ledak kemarahan nasional. Apalagi, ada embel-embel beasiswa LPDP, uang pajak, dan pengabdian.
Situasi itu kian dianggap tunggang langgang, karena Menteri Keuangan sampai ikut angkat bicara. Menteri Purbaya Yudhi Sadewa langsung pasang badan, menyebutnya menghina negara dan mengancam blacklist. Wamen Stella Christie pun mengingatkan soal “utang budi”, sementara publik berbondong-bondong menghakimi dengan label “tidak tahu terima kasih.”
Tapi jujur saja, di tengah drama yang riuh itu, saya merasa ada yang ganjil. Kenapa untuk urusan kalimat “tak mau anak jadi WNI” kita bisa semarah itu, tapi saat triliunan uang pajak dirampok koruptor, reaksi kita sering kali hanya sebatas helaan napas panjang lalu lupa? Kenapa publik tidak menagih hal yang sama, mempertanyakan di mana rasa terima kasih mereka?
Padahal basisnya sama, koruptor itu digaji dari pajak yang sama, dan yang mereka curi pun uang rakyat. Kenapa bisa bangsa ini seolah lebih “terluka” oleh sebuah ucapan daripada oleh sebuah tindakan kriminal yang memiskinkan kita?
Aneh, bukan? Kita merasa terhina oleh sebuah kalimat, tapi tidak merasa dihina oleh pencurian triliunan rupiah.
Kalau dipikir lebih jauh, fenomena ini sebetulnya menjelaskan betapa rapuhnya cara kita berbangsa. Anderson, dulu, pernah mengenalkan konsep Imagined Communities. Sederhananya, bangsa itu adalah “komunitas yang kita imajinasikan” sebagai satu keluarga besar.
Karena kita menganggap Indonesia ini “rumah,” maka ucapan DS terasa seperti serangan personal ke identitas kita. Rasanya seperti ada saudara kandung yang mendadak enggan mengakui ibunya sendiri. Seperti ada anggota keluarga yang menolak rumahnya sendiri. Memang itu menyakitkan secara emosional.
Akan tetapi, di sanalah juga duduk persoalannya. Kita memilih berhenti di wilayah itu. Terjebak dalam apa yang disebut Gramsci sebagai “hegemoni”. Kita dikondisikan oleh sistem untuk melihat nasionalisme hanya dalam bentuk simbolik: bendera, lagu, atau kesetiaan pada status kewarganegaraan. Akibatnya, kita gagal melihat substansi.
Kita lebih mudah marah pada orang yang “menolak” Indonesia secara verbal dibanding pada penguasa yang mengaku mencintai Indonesia tapi diam-diam menjual masa depan rakyatnya. Sehingga jadilah nasionalisme itu dirawat hanya kulitnya. Hanya sentimen. Kita mudah marah kalau soal simbol, tapi gagal melihat substansi.
Mengapa sesungguhnya korupsi tak lagi membuat kita geger. Ada semacam alasan psikologis di balik ketimpangan reaksi ini.
Pertama, ini soal narasi yang mudah dicerna. Membenci orang yang bicara di video itu gampang, narasinya hitam-putih: “Kamu tidak tahu terima kasih!”. Sementara membenci koruptor itu melelahkan. Kita musti paham alur anggaran, birokrasi, dan pasal hukum yang rumit.
Kedua, kita semacam sedang mengalami yang namanya mati rasa. Korupsi terjadi hampir setiap jam di negeri ini. Saraf kemarahan kita sudah tumpul karena saking seringnya terpapar berita maling uang rakyat. Sebaliknya, pernyataan yang menolak identitas nasional itu jarang, jadi efek kagetnya jauh lebih meledak.
Ketiga, ada rasa malu yang terdistorsi. Kita cenderung lebih malu kalau dihina secara langsung oleh individu daripada malu karena kualitas bangsa ini sedang digerogoti dari dalam. Kita lebih protektif terhadap simbol daripada terhadap aset. Koruptor sering kali masih dianggap bagian dari kita yang sedang khilaf, sementara orang seperti DS langsung dicap pengkhianat. Seolah dirinya sudah berada di luar pagar.
Saya teringat kata-kata Gus Dur yang cukup pedas: “Bangsa ini menjadi penakut, karena tidak berani menghukum yang bersalah.”
Mungkin kita memang penakut. Kita berani mengeroyok satu-dua orang di media sosial karena ucapan mereka, tapi kita ciut atau malah apatis terhadap elit yang terstruktur melakukan kejahatan.
Kita lebih berani mengecam seorang ibu yang curhat soal masa depan anaknya daripada mengecam pejabat yang merampok subsidi pendidikan anak-anak kita. Apa kita harus menunggu koruptor itu mengucap “saya lebih suka Inggris daripada Indonesia” baru kita akan benar-benar marah? Padahal, pelaku korupsi melakukan penghinaan yang jauh lebih nyata terhadap negara lewat perilaku mereka. Lisan mereka manis memuji-muji Ibu Pertiwi. Tetapi laku nya menjarah masa depan anak negeri.
Kita seolah-olah lebih peduli pada siapa yang mau tetap di dalam rumah ini (indonesia) meskipun harga yang harus dibayar adalah dengan membiarkan orang yang di dalam rumah ini membakar perabotannya sedikit demi sedikit.
Nampaknya, kita harus jujur pada diri sendiri dan segera melalukan lompatan yang jauh. Menemukali ulang. Lalu membangun rancang. Apakah nasionalisme kita hanya sebatas sentimen emosional atau sudah sampai pada tahap memperjuangkan keadilan.
Untuk menutup renungan ini, mungkin kutipan Sujiwo Tedjo bisa menjadi tamparan yang pas bagi kita semua. Suatu ketika di forum debat, beliau berkata: “Lebih menghina mana, saya robek-robek Merah Putih, atau jual tambang ke asing?”
Kalau kita masih lebih marah pada sebuah ucapan atau simbol yang rusak daripada pada hilangnya kedaulatan dan kekayaan negara, mungkin kita memang sedang sakit. Atau nasionalisme kita memang baru sebatas perasaan, belum sampai ke akal sehat. Dan jangan-jangan, selama ini kita hanya sibuk menjaga perasaan, tapi lupa menjaga bangsa yang sebenarnya.
